Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Media Pers Wajib Pake Barcode

Dewan Pers tengah menyiapkan pembuatan barcode untuk media pers guna membendung keberadaan media ‘abal-abal’.
Media pers adalah media yang memenuhi kode etik, azas pers sebagai
ditetapkan dalam undang-undang, serta memenuhi standar perusahaan pers.

Langkah ini dilakukan setelah beberapa waktu terakhir ini marak
penyebaran konten paham radikalisme dan hoax yang dilakukan oleh media
‘abal-abal’. Kondisi tersebut membuat Kementerian Komunikasi dan
Informasi (Kominfo) berkali-kali memblokir media-media bermuatan negatif, termasuk 11 media mengandung unsur SARA.

Imam Wahyudi, anggota Dewan Pers, menjelaskan, nantinya media yang
mendapat barcode hanya media cetak dan online yang tercatat sebagai
perusahaan pers yang standarisasinya sesuai ketentuan yang ada di Dewan
Pers. “Untuk yang non pers, ya terserah itu bukan urusan kami,” ujarnya
dikutip dari merdeka.com.

Kemenkominfo pun sebelum memblokir
media online, Imam mengaku lebih dulu konfirmasi ke Dewan Pers. Kalau
media pers tentu tidak akan diblokir, tapi diproses sesuai UU Nomor 40
tahun 1999. “Kalau bukan media pers berarti wilayahnya kebebasan
berpendapat dan berekspresi. Dan itu ada UU-nya sendiri, jadi silakan
media non pers diproses sesuai UU yang berlaku,” katanya.

Pembuatan barcode ini, tutur dia, merupakan pelaksanaan Deklarasi
Palembang 2010 saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Saat itu, ada
empat peraturan Dewan Pers yang diratifikasi oleh sebagian besar pemilik
media besar di Indonesia, yakni standar perusahaan pers, kode etik
jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar
kompetensi wartawan.

Imam menambahkan penggunaan barcode itu akan dilakukan saat HPN di
Ambon tahun 2017. Dengan adanya barcode itu, profiling media pers akan
bisa diakses dalam database Dewan Pers dan bisa diketahui jatidiri
perusahaan pers, alamat, penanggungjawab, redaksi, dan badan hukum.

Penggunaan barcode itu juga akan memudahkan untuk memilah mana yang
media pers dan bukan media pers. Jika barcode sudah diberlakukan, yang
tidak terdaftar di Dewan Pers berarti bukan media pers. Kalau melanggar,
mereka tidak berada di wilayah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999
tentang Pers.

Selama ini, Dewan Pers mengaku sering menemukan kecenderungan media
non pers isinya tidak menaati azas-azas dan kode etik, tapi saat ada
masalah maunya dianggap pers. “Itu namanya penumpang gelap,” tutup Imam.

Posting Komentar untuk "Media Pers Wajib Pake Barcode"