Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kementerian Pertahanan Didik Pasukan Cyber

Kementerian Pertahanan tengah menyiapkan sekitar 50 orang dengan
tingkat pendidikan S2 (magister) dan ahli bidang teknologi informasi
(IT) untuk membantu Badan Cyber Nasional. Saat ini, para calon pasukan cyber itu sedang dididik di berbagai institusi yang ada di dalam dan luar negeri.

Badan Cyber Nasional ini ditargetkan bisa terbentuk pada akhir bulan
ini. Badan ini juga diharapkan dapat mendukung kinerja institusi cyber
yang telah aktif di Kementerian Pertahanan. Sebab Badan Cyber Nasional
(BCN) mampu menjadi payung intelijen yang mumpuni, terutama dalam
memerangi maraknya informasi palsu atau hoax di Internet.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya memiliki
Cyber Defense, khusus soal pertahanan negara tentang ancaman cyber dari
luar sehingga keberadaan Badan Cyber Nasional tidak akan tumpang-tindih
dengan Cyber Defense. Sebab, Badan Cyber Nasional lebih berfungsi
sebagai koordinator.

Dikutip dari Koran Tempo, Sigit Priyono, Asisten Deputi VII
Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menambahkan Badan
Cyber Nasional sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2014 lalu.
Rancangan peraturan presiden tentang pembentukan badan tersebut juga
sudah diharmoniskan di Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam peraturan itu disebutkan Badan Cyber Nasional akan berfungsi sebagai regulator kebijakan cyber nasional. Badan Cyber Nasional
tidak akan menyensor konten, tapi menjaga etika peredaran konten yang
baik dan benar. Sedangkan kewenangan menindak dan menganalisis isi,
diserahkan ke lembaga terkait.

Saat ini sudah ada unit cyber di sejumlah lembaga, seperti unit Cyber
Crime di kepolisian, Cyber Defense di Kementerian Pertahanan, dan Cyber
Intelligence di Badan Intelijen Negara.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia juga menargetkan rencana
pengembangan organisasi Sub-Direktorat Cyber Crime menjadi level
direktorat pada bulan February mendatang.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli
Amar menilai pengembangan organisasi cyber di kepolisian itu mendesak
dilakukan seiring dengan makin maraknya kejahatan di Internet.

Kepolisian mencatat setidaknya ada 76 ribu serangan cyber per hari.
Sebagian besar serangan mengincar situs milik pemerintah. Saat ini
kepolisian hanya mampu menangani 1.627 kasus kejahatan cyber. “Kalau
personelnya bertambah, kerjanya akan semakin efektif,” kata Boy.

Selektif Blokir  

Terkait dengan rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional.
Ketua Communication and Information System Security Research Centre
(CISSReC) Pratama Persadha menilai rencana tersebut sebagai langkah maju
pemerintah. Dia berharap Badan Cyber dapat meminimalkan penyebaran
informasi palsu atau konten negatif.

Namun begitu, CISSReC meminta pemerintah selektif dalam memblokir situs.
Pratama mengatakan, pemblokiran situs, terutama yang berkaitan dengan
portal berita, harus melibatkan Dewan Pers. “Jangan sampai malah
terkesan represif,” katanya dikutip dari Antara.

Menurutnya, portal berita berbeda dengan akun media sosial atau situs
abal-abal yang tak jelas kepemilikannya. Pemerintah dapat langsung
memblokirnya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atas usul
Polri serta Badan Intelijen Negara. “Tapi masyarakat harus tetap
mendapatkan penjelasan yang proporsional dan jelas. Agar tidak terjadi
kegaduhan,” ujar Pratama.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Aliansi Jurnalis
Independen, Suwarjono. Dia juga meminta pemerintah berhati-hati dan
benar-benar bisa membedakan antara produk media online yang termasuk
pers dan yang bukan pers.

Oleh karena itu, Suwarjono meminta semua portal berita harus dapat
memproduksi berita yang bertanggung jawab, profesional, dan mematuhi
kode etik, serta tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian dan berita
bohong.

Posting Komentar untuk "Kementerian Pertahanan Didik Pasukan Cyber"